Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai perlunya transformasi belanja subsidi menjadi bantuan sosial (bansos). Hanya saja rencana tersebut harus dibahas secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sosial ke depannya.
Hal itu disampaikannya saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (18/06/2020). “Pemerintah sependapat dengan pandangan perlunya transformasi subsidi menjadi bansos,” kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, transformasi ini menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terhadap penerimanya. Pemerintah menyadari bahwa mekanisme penyaluran subsidi yang diberikan dalam bentuk komoditas (subsidi selisih harga) rentan untuk salah sasaran karena sifatnya yang bisa dibeli atau dikonsumsi oleh semua orang.
Dia menyebut salah satu program transformasi yang sudah berhasil dilakukan pemerintah adalah mengubah subsidi raskin menjadi bantuan pangan. Melihat keberhasilan itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pemerintah berencana melanjutkannya.
“Namun demikian, pemerintah menyadari transformasi ini harus dilakukan secara berhati-hati dan bertahap untuk menghindari adanya gejolak sosial yang memastikan transisi yang lebih mulus,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah tengah mengupayakan penyaluran subsidi energi lewat Kartu Sembako, sehingga subsidi bisa diberikan ke penerima langsung.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan program ini juga akan terintegrasi dengan bantuan sosial (bansos).
“Kita perlu evaluasi dan integrasi program bansos, ada banyak program subsidi listrik, BPNT, PKH, KIP/PIP, bidik misi, dan seterusnya,” kata Ubaidi dalam acara leaders talk via virtual, Rabu (17/6/2020).
Program integrasi ini, dalam paparannya disebut Kartu Sembako akan mengakomodasi penyaluran subsidi listrik dan elpiji, lalu program keluarga harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan program Kartu Pra Kerja dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan begitu, program integrasi ini penting ke depannya, apalagi untuk perencanaan.