Tito Karnavian Ungkap Kesulitan saat Validasi Data Penerima Bansos

Smartpower Media Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sempat mengalami kesulitan saat melakukan validasi data penduduk terutama penerima bantuan di masa pandemi. Dia mengatakan Kemendagri mendukung seluruh program pemerintah selama meluasnya Corona. Salah satunya memberikan database kependudukan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Beberapa daerah yang mengakses data ini seperti Jawa Timur dan Semarang. Pemerintah pusat melakukan validasi data tersebut dari tingkat bawah hingga atas untuk mengurangi kesalahan. Dalam prakteknya, data dari tingkat paling bawah disalurkan ke desa, dilajutkan ke tingkat kelurahan, naik ke kecamatan hingga kabupaten kota dan provinsi sebelum diterima pusat. “Dalam proses ini tentu butuh koordinasi cepat. nah ini masalahnya ada yang cepat, ada juga yang lambat,” katanya saat konverensi pers virtual, Rabu (17/6/2020). Validasi ini diperlukan agar data yang masuk dengan penyaluran bantuan lebih cepat dan tepat sasaran. Pun begitu dia mengakui masalah ini menyangkut 548 pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi. “Ini problem karena menyangkut 548 Pemda kota dan kabupaten, provinsi, dan kecamatan jumlahnya lebih dari 6.000 dan menyangkut desa yang jumlahnya lebih dari 70.000,” tuturnya. “Sekali lagi tidak gampang. Tapi ini semua bekerja keras. Peran dari kepala daerah menjadi sangat penting. Ini kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah untuk bisa sinkronkan [data],” ujarnya. Dia mengapresiasi sejumlah daerah yang bekerja maksimal memanfaatkan data Kemendagri termasuk untuk penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sempat mengalami kesulitan saat melakukan validasi data penduduk terutama penerima bantuan di masa pandemi.

Dia mengatakan Kemendagri mendukung seluruh program pemerintah selama meluasnya Corona. Salah satunya memberikan database kependudukan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.

Beberapa daerah yang mengakses data ini seperti Jawa Timur dan Semarang. Pemerintah pusat melakukan validasi data tersebut dari tingkat bawah hingga atas untuk mengurangi kesalahan.

Dalam prakteknya, data dari tingkat paling bawah disalurkan ke desa, dilajutkan ke tingkat kelurahan, naik ke kecamatan hingga kabupaten kota dan provinsi sebelum diterima pusat.

“Dalam proses ini tentu butuh koordinasi cepat. nah ini masalahnya ada yang cepat, ada juga yang lambat,” katanya saat konverensi pers virtual, Rabu (17/06/2020).

Validasi ini diperlukan agar data yang masuk dengan penyaluran bantuan lebih cepat dan tepat sasaran. Pun begitu dia mengakui masalah ini menyangkut 548 pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi.

“Ini problem karena menyangkut 548 Pemda kota dan kabupaten, provinsi, dan kecamatan jumlahnya lebih dari 6.000 dan menyangkut desa yang jumlahnya lebih dari 70.000,” tuturnya.

“Sekali lagi tidak gampang. Tapi ini semua bekerja keras. Peran dari kepala daerah menjadi sangat penting. Ini kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah untuk bisa sinkronkan (data),” ujarnya. Dia mengapresiasi sejumlah daerah yang bekerja maksimal memanfaatkan data Kemendagri termasuk untuk penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Tinggalkan Komentar

Scroll to Top